Sertifikasi Broker Properti (2010-09-18)

Sertifikasi Broker Properti

Fionna Mediony

Broker properti semakin tumbuh di tengah krisis finansial. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja ditengarai menjadi salah satu pemicunya. Pasalnya, untuk menjadi broker, hanya dibutuhkan modal informasi mengenai properti yang sedang dipasarkan. Keuntungannya juga relatif besar untuk satu kali transaksi. Di sisi lain, pertumbuhan profesi ini juga didukung dengan sejumlah pemegang modal yang melepaskan asetnya, termasuk diantaranya properti yang dimiliki, untuk mendapatkan dana tambahan bagi kelangsungan usaha. Tidak heran jika jual beli properti terus berjalan meski dunia sedang memasuki masa krisis finansial global.

Diperkirakan kemunculan broker baru ini mencapai ratusan ribu orang di seluruh Indonesia, sebagian besarnya merupakan broker tradisional dan sebagian lainnya bergabung dengan perusahaan penyelenggara jasa penjualan properti. Di Malang sendiri, pertumbuhan properti seperti tidak pernah surut. Geografis dengan iklim yang menunjang serta status Kota Pelajar yang disandang Malang mendatangkan potensi transaksi yang terus meningkat.

Kemunculan broker baru ini merupakan berita gembira bagi perkembangan profesi. Namun di sisi lain, banyaknya broker karbitan menimbulkan permasalahan. Masyarakat sudah sering mendengar sejumlah kasus penipuan, diantaranya spesifikasi properti yang tidak sesuai dengan yang diiklankan, dokumen yang tidak lengkap, hingga penipuan informasi harga dan komisi yang disepakati.

Broker karbitan juga memicu persaingan tidak sehat. Segala cara dihalalkan demi menggaet konsumen, termasuk memangkas komisi jauh di bawah ketentuan. Ini tentunya merugikan khususnya bagi broker profesional yang sudah lama berkecimpung dalam usaha ini. Kasus broker yang mencatut nama perusahaan besar untuk meraih kepercayaan konsumen, perebutan listing properti yang hendak dijual, hingga bajak membajak broker bukan lagi cerita baru.

Untuk mengatasi keruwetan bisnis yang semakin mengilap ini, Pemerintah pun akhirnya turun tangan. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008, pemerintah berupaya menyehatkan persaingan dan melindungi broker lokal. Dalam Peraturan tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang ditandatangani Agustus 2008 lalu tersebut, dirumuskan poin-poin penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan penyedia jasa itu sendiri.

Selama ini banyak konsumen yang masih mengandalkan kepercayaan semata dalam menggunakan jasa broker properti. Transaksi jual beli menjadi lebih transparan dengan kewajiban perjanjian tertulis antara konsumen dan penyelenggara jasa.

Perjanjian tersebut harus jelas mengungkapkan lingkup kegiatan yang ditugaskan, keterangan mengenai obyek properti, hak dan kewajiban, nilai atau persentase komisi berikut tata caranya, masa berlaku perjanjian, hingga penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, resiko yang merugikan kedua pihak bisa diminimalkan. Dengan demikian, jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya bisa menuntut secara hukum.

Dalam Permendag ini juga dijabarkan mengenai besaran komisi minimal 2%. Agen atau broker yang menetapkan komisi di bawah angka tersebut akan mendapatkan sanksi. Negosiasi antar konsumen dan broker pun semakin dipertegas sehingga diharapkan terjadi persaingan sehat dengan penjualan prouk properti yang berkualitas yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan usaha ini.

Sertifikasi

Poin penting lainnya dalam Permendag tersebut ialah perlunya broker profesional maupun tradisional untuk melengkapi diri dengan sertifikat keahlian. Sertifikasi ini merupakan langkah untuk membatasi gerak broker nakal. Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Tirta Setiawan kepada PropertyNotes mengatakan, untuk melenyapkan broker nakal jelas membutuhkan waktu. Namun sertifikasi ini merupakan salah satu upaya positif yang akan membantu konsumen untuk menilai jasa broker. “Dengan diberlakukannya sertifikasi, diharapkan industri ini jadi sehat. Siapapun pelakunya harus profesional, sehingga pengguna jasa broker properti ini menjadi jelas dan ujungnya masyarakat yang diuntungkan. Mereka akan memilih dan menentukan pilihannya untuk menggunakan jasa ini, khususnya yang melalui perusahaan broker properti,” katanya.

Data sementara ini, lanjut Tirta, diperkirakan ada sekitar 10.000 hingga 20.000 broker properti di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru 2000 orang yang mengantongi sertifikasi. Sebelum ini, di Indonesia belum ada lembaga yang mengatur tenaga kerja broker properti sehingga pihak AREBI saat ini tengah menyelesaikan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi di bawah Badan Nasional Standar Profesi (BNSP). Beberapa bulan terakhir ini, sosialisasi semakin gencar dilaksanakan. Karena rencananya ketentuan baru ini akan diberlakukan 21 Agustus 2009 mendatang.

Sertifikat broker memiliki masa berlaku 3 tahun dan harus diperpanjang selama menjadi broker. Untuk mendapatkan sertifikasi, ujar dia, broker harus mengikuti ujian melalui LSP yang sementara ini akan diselenggarakan di Jakarta, terkait dengan biaya dan jumlah anggota. Dan bagi yang juga memegang sertifikat, tetap harus melanjutkan dengan ujian LSP. “Sedangkan trainingnya boleh diikuti atau diselenggarakan oleh siapa saja. Tapi agak sulit kalau ikut ujian tanpa ikut latihan atau trainingnya,” kata Tirta.

TIdak hanya broker individu yang diwajibkan mengantongi sertifikasi profesi. Perusahaan broker pun wajib memperbarui surat izin usahanya. Jika sebelumnya perusahaan hanya mengantongi surat izin usaha perdagangan (SIUP), nantinya semua perusahaan wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) dan melakukan daftar ulang setiap 5 tahun sekali selama masih melaksanakan kegiatan perdagangan di wilayah Indonesia.

Perusahaan yang dimaksud, diantaranya meliputi kegiatan usaha jasa jual beli properti, sewa-menyewa, jasa penelitian dan pengkajian properti, jasa pemasaran properti, jasa konsultasi, dan penyebaran informasi. Bedanya dengan SIUP, dalam SIU-P4 ini perusahaan jasa/agen properti wajib memiliki tenaga ahli bersertifikasi.

Di Malang, penerbitan SIU-P4 ini tidak dilakukan di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti penerbitan SIUP. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop Kota Malang, Penny Indriani, per bulan April ini, Pemerintah Kota Malang menerapkan ketentuan baru pelayanan satu atap untuk mempermudah masyarakat. Untuk masalah perizinan, termasuk diantaranya SIUP dan SIU-P4, nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Perizinan.

Tirta juga menghimbau para broker untuk bergabung dalam wadah organisasi AREBI demi kepentingan profesi. Dengan bergabung dalam organisasi, permasalahan bisa diatasi bersama dengan tujuan memajukan profesi broker itu sendiri. “Apalagi mengingat prospek bisnis ini luar biasa bagus dan akan booming terus, termasuk di saat krisis,” ungkapnya.


Follow kami di Twitter
Link ke Facebook kami
Dapatkan Gratis RSS - berisi 30 Properti Terbaru


Panduan Investasi Properti di Malang
... Detail
Sertifikasi Broker Properti
... Detail
Panduan Menjual Properti
... Detail
Properti-Malang.Com © by RayWhite Dieng Malang